Jokowi finalist for OCCRP's most corrupt figure

Nama mantan presiden Joko Widodo yang masuk dalam finalis tokoh terkorup 2024 di situs occrp.org. Tempo/Gunawan Wicaksono

Namun, menurut versi sejumlah politikus yang pernah mendukung pemerintahan Jokowi dan kini menyokong Presiden Prabowo Subianto, mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu tak baik-baik saja. Mereka mengatakan Jokowi panas hati begitu mengetahui namanya disebut sebagai salah satu tokoh korup oleh OCCRP. Jokowi, kata sejumlah narasumber, menuding Tempo berperan memasukkan namanya dalam nominasi tersebut.

Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra mengatakan Tempo memang merupakan satu-satunya media mitra OCCRP di Indonesia. Tapi Tempo tak terlibat dalam penganugerahan gelar tokoh korup versi jaringan jurnalis internasional tersebut. “Kerja sama kami sebatas liputan dan pemuatan laporan jurnalistik,” tutur Setri.

Tayangan berita tentang masuknya nama mantan presiden Joko Widodo dalam Person of The Year 2024 versi OCCRP.. TEMPO/Gunawan Wicaksono

Jokowi enggan menanggapi lagi pertanyaan seputar namanya yang masuk sebagai finalis tokoh korup karena OCCRP sudah memberikan klarifikasi. “Jadi enggak usah diperpanjang lagi,” ucapnya di Solo pada Jumat, 10 Januari 2025. Sebelumnya, sehari setelah publikasi OCCRP tayang, Jokowi menyebutkan bercokolnya dia di daftar tokoh korup merupakan fitnah. “Terkorup itu terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan saja,” ujar Jokowi.

Pada Jumat, 3 Januari 2025, OCCRP memberikan penjelasan di situsnya bahwa mereka tak memiliki bukti Jokowi melakukan korupsi selama menjabat presiden. Tapi para juri OCCRP sepakat memilih Jokowi sebagai finalis karena dia menyebabkan pemberantasan korupsi lembek. Jokowi pun dianggap melemahkan lembaga pemilihan umum dan peradilan untuk menjadikan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden.

•••

SETIAP tahun sejak 2012, OCCRP memilih Tokoh Korup Tahun Ini. Mereka yang pernah digelari tokoh paling korup di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin pada 2013 dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada 2017. Tokoh Korup Tahun Ini tak melulu dianugerahkan kepada pemimpin negara. Ada juga Danske Bank, bank terbesar di Denmark, yang dinobatkan pada 2018 dan Parlemen Rumania yang dipilih pada 2013.

Mereka dipilih karena dianggap sebagai pihak yang paling menimbulkan malapetaka di dunia melalui kejahatan yang terorganisasi dan korupsi pada tahun itu. OCCRP menyatakan tujuan pemberian gelar tokoh korup adalah mendorong akuntabilitas di setiap negara. “Dengan menyoroti pihak yang paling mendukung korupsi dan kolusi politik,” demikian penjelasan OCCRP.

Selain memilih Tokoh Korup Tahun Ini, OCCRP mengumumkan finalisnya. Nama-namanya berasal dari usulan publik dalam penjaringan secara terbuka yang kemudian diayak lagi oleh dewan juri yang terdiri atas para ahli. Joko Widodo ditetapkan sebagai finalis bersama mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, hingga pengusaha India, Gautam Adani. Tapi, hanya untuk menjelaskan alasan di balik masuknya Jokowi sebagai finalis tokoh korup 2024, OCCRP memberikan klarifikasi khusus pada Jumat, 3 Januari 2025.

Rizal Nova Mujahid, Kepala Analis Drone Emprit, pemantau percakapan di media sosial, menuturkan, jagat maya riuh setelah OCCRP mempublikasikan daftar tokoh korup 2024. Selama 10 hari, mulai 30 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025, ada 32 ribu mention dari pengguna media sosial dan 2,4 miliar interaksi yang berkaitan dengan laporan OCCRP tersebut. “Pembicaraan merata di seluruh Indonesia,” ujar Rizal.

Sebanyak 64 persen lebih, kata Rizal, menggaungkan sentimen positif. Mereka mendukung masuknya Jokowi ke daftar finalis. Sisanya, 11 persen, lebih netral dan sekitar 24 persen mengutarakan sentimen negatif. Pengguna media sosial yang menolak penilaian OCCRP mempertanyakan kredibilitas organisasi ini hingga menuding ada peran kelompok anti-Jokowi dalam publikasi tersebut.

Rizal mengatakan analisis data lembaganya menunjukkan pendengung Jokowi di media sosial tak sekuat saat ia masih menjabat presiden. Indikasinya, akun pendengung Jokowi memiliki sedikit pengikut dan narasi sanggahannya cenderung rapuh. “Itu gerombolan baru, bukan orang lama,” ucapnya.

Dua pejabat pemerintah dan sejumlah politikus dari koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto mengatakan bantahan atas publikasi OCCRP di media sosial dimotori oleh Partai Solidaritas Indonesia, yang ketua umumnya, Kaesang Pangarep, adalah putra bungsu Jokowi. Analisis data percakapan media sosial Drone Emprit menunjukkan hal serupa: pembela Jokowi paling kuat dalam isu tokoh korup versi OCCRP adalah PSI. 

Meskipun meminta PSI menyiapkan narasi bantahan, Ade Armando mengaku tak memiliki informasi ihwal anggota partainya yang bergerak di media sosial membela Jokowi. “Saya enggak tahu,” kata Ade. 

ANDI Widjajanto langsung sibuk menjawab pertanyaan koleganya begitu mendarat di Amsterdam, Belanda, pada Selasa, 31 Desember 2024. Mereka menanyakan maksud kedatangan Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu ke Amsterdam seusai dari Milan, Italia. Rekan-rekan Andi menghubungkan kunjungan tersebut dengan disebutnya Joko Widodo dalam nominasi tokoh korup 2024 versi OCCRP.  

Kebetulan juga kantor pusat OCCRP berada di Amsterdam. “Ada yang menuduh saya secara langsung membantu OCCRP,” ujar Sekretaris Kabinet di era pemerintahan Jokowi itu pada Kamis, 9 Januari 2025. Andi lalu menjelaskan bahwa dia tak ada hubungan dengan publikasi OCCRP. Ia sedang berada di Eropa bersama keluarganya untuk liburan akhir tahun. 

Andi Widjajanto di Jakarta, 5 Januari 2024. Antara/Rivan Awal Lingga

Andi bukannya tak pernah berinteraksi dengan orang-orang OCCRP. Dia mengaku pernah berbincang dengan para pendiri OCCRP pada awal 2000-an, ketika konsorsium itu belum terbentuk. Dalam pertemuan di Brussels, Belgia, itu, Andi dan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib bersama sejumlah pendiri OCCRP membicarakan perang di Yugoslavia. Setelah itu, Andi mengaku tak pernah berkontak.

Publikasi OCCRP dibahas secara khusus di PDIP. Sejumlah politikus partai banteng menyebutkan laporan OCCRP ibarat kado tahun baru untuk Jokowi. Nominasi tokoh korup seakan-akan membalas penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, sepekan sebelumnya.

Menurut Andi, publikasi OCCRP memperluas pemahaman tentang korupsi. “Korupsi juga berarti pelemahan sistem secara keseluruhan sehingga terjadi kerusakan demokrasi,” tutur mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional itu. Ketua PDIP Djarot Saiful Hidayat mengamini bahwa selama lima tahun ke belakang praktik korup oleh pemerintahan Jokowi marak terjadi.

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengikuti Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 20 Oktober 2024. Tempo/M Taufan Rengganis

Diterpa isu tak sedap, Jokowi dikabarkan kecewa karena tak dibela partai-partai politik yang pernah mendukungnya. Dua politikus partai pendukung pemerintah yang dulu turut menyokong Jokowi mengatakan partai mereka hanya mengikuti aba-aba Prabowo Subianto. Sejauh ini, Prabowo tak memberikan komentar ataupun membela Jokowi di depan publik dalam menyikapi laporan OCCRP.

Menurut kedua politikus tersebut, Prabowo juga tak memberikan instruksi untuk merespons publikasi OCCRP. Padahal tekad selalu membela Jokowi pernah disampaikan Prabowo. Misalnya, dalam pidato penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra pada Agustus tahun lalu, Prabowo mengatakan partainya selalu berada di belakang Jokowi. “Kalau Pak Jokowi dicubit, yang merasakan seluruh Partai Gerindra,” ucapnya. 

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyanggah informasi bahwa Prabowo tak membela Jokowi dalam isu tokoh korup versi OCCRP. “Itu penggiringan isu dan fitnah,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.

Egi Adyatama, Erwan Hermawan, Francisca Christy Rosana, Raihan Muzakki, dan Septia Ryanthie dari Solo berkontribusi dalam penulisan artikel ini